Uncategorized

GMNI Gelar Aksi Penolakan BBM di Sukabumi, Minta KPK Periksa BPH Migas

31
×

GMNI Gelar Aksi Penolakan BBM di Sukabumi, Minta KPK Periksa BPH Migas

Sebarkan artikel ini

Sukabumi – Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sukabumi digelar oleh gabungan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi di bundaran Tugu Adipura, Kota Sukabumi, Senin (5/9/2022).

Diketahui bahwa aksi yang dilakukan mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB tersebut, diisi dengan orasi dari perwakilan mahasiswa, aksi bakar ban, membawa keranda dan teatrikal mahasiswa yang memerankan para pejabat negara seperti Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Tri Rismaharini, dan Sri Mulyani.

Sementara itu Ketua GMNI Sukabumi, Anggi Fauzi mengatakan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM subsidi, namun lebih menekankan kepada pemerintah agar kenaikan harga ini juga dibarengi dengan pembenahan di BPH Migas.

Hal ini dikarenakan ibu Menteri sendiri menyampaikan bahwa hari ini kenaikan harga BBM subsidi tidak tepat sasaran artinya ada kesalahan dari pusat ke daerah atau dari hulu ke hilir dan sudah jelas-jelas perannya BPH Migas ,” ujar Anggi.

Kemudian lebih lanjut Anggi mengatakan bahwa hari ini mahasiswa menuntut kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas, karena dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak mampu memberikan BBM subsidi ini dengan tepat sasaran.

Sementara “Yang kedua, tuntutan kita mendesak KPK untuk bagaimana bisa memeriksa BPH Migas terkait adanya indikasi penyelewengan penyaluran subsidi dari hulu ke hilir hingga tidak tepat sasaran,” tambah Anggi.

Namun disamping itu Anggi juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM ini. Alasannya bahwa karena masyarakat baru saja pulih dari pandemi, namun dihadapkan dengan persoalan naiknya BBM subsidi.

Hal ini dikatakannya, “Ini jelas merugikan masyarakat dan tidak tepat sasaran, karena di sini lagi-lagi yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Mau naik atau turun BBM itu, ketika BPH Migasnya tidak dibenahi dengan benar maka tetap masyarakat yang jadi korban,” jelas Anggi.(Hendry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *