INVESTIGASI

Diduga Ada Penggelembungan Anggaran Proyek Rehab Jembatan Gantung Lubuk Karak

454
×

Diduga Ada Penggelembungan Anggaran Proyek Rehab Jembatan Gantung Lubuk Karak

Sebarkan artikel ini

Dharmasraya – Proyek renovasi jembatan gantung di Nagari Lubuk Karak, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, menjadi ajang kemarahan masyarakat. Proyek senilai Rp650 juta ini dituding penuh dengan aroma penggelembungan dana dan manipulasi, mencerminkan bobroknya pengelolaan anggaran di daerah.

Pekerjaan renovasi hanya mengganti kabel sling atas dan lantai jembatan, sementara komponen vital seperti besi penggantung (hanger) dan gelagar baja melintang serta memanjang masih memakai material bekas. Parahnya, material lama tersebut hanya dicat ulang untuk menutupi kerusakan, menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa proyek ini hanyalah akal-akalan untuk menguras anggaran.

“Dengan dana sebesar Rp650 juta, hasilnya memalukan! Kabel sling bawah saja tidak diganti, apalagi komponen vital lainnya. Kami menduga kuat ada penggelembungan dana dalam proyek ini. Jangan-jangan separuh anggaran sudah habis di kantong orang-orang tertentu sebelum proyek berjalan!” ujar seorang tokoh masyarakat Lubuk Karak yang enggan disebutkan namanya.

Tidak adanya plang informasi proyek semakin memperkuat dugaan masyarakat tentang ketidaktransparanan proyek ini. Ketika media mencoba meminta klarifikasi kepada Plt Kepala Dinas PUPR Dharmasraya, Andar, ia memberikan respons yang dianggap tidak hanya arogan tetapi juga mencurigakan. Bahkan, upaya lanjutan untuk menemui Andar di kantornya pada Senin (30/12/2024) tidak berhasil karena ia tidak ada di tempat.

“Ini jelas proyek siluman. Uang rakyat Rp650 juta hanya untuk mengganti kabel sling atas dan lantai jembatan. Besi-besi bekas yang seharusnya diganti total malah dipoles dan dicat agar terlihat baru. Ini penghinaan terhadap masyarakat Lubuk Karak!” tambahnya dengan nada tinggi.

Sorotan tajam juga mengarah kepada kontraktor proyek, yang dikenal masyarakat dengan nama Pak Badul. Masyarakat mempertanyakan mengapa proyek dengan nilai sebesar itu tidak dilakukan dengan sistem yang lebih transparan atau melibatkan mekanisme pengawasan ketat.

“Jembatan ini pernah ambruk September lalu akibat kabel penahan putus, mengakibatkan dua orang luka. Sekarang, dana sebesar ini malah dihamburkan untuk pekerjaan setengah hati. Jika benar ada indikasi penggelembungan, ini bukan hanya soal proyek buruk, ini kejahatan terhadap rakyat!” tegasnya.

Kekecewaan masyarakat kian memuncak saat mengetahui dugaan bahwa sebagian besar anggaran tidak benar-benar digunakan untuk kebutuhan proyek. “Jangan-jangan hanya seperempat dari Rp650 juta yang benar-benar dipakai. Sisanya mungkin masuk kantong oknum-oknum yang terlibat. ” ujar warga lain dengan nada penuh kecurigaan.

Masyarakat mendesak dilakukan audit mendalam terhadap proyek ini. Selain itu, mereka meminta agar pihak berwenang, termasuk Inspektorat dan aparat penegak hukum, turun tangan untuk mengusut dugaan penggelembungan dana.

“Kami menuntut transparansi total! Jika ada bukti bahwa dana ini diselewengkan, siapa pun pelakunya harus bertanggung jawab. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban kerakusan segelintir orang. Ini bukan hanya soal jembatan, ini soal keadilan!” pungkas warga.

Proyek ini kini menjadi simbol ketidakadilan di Dharmasraya, membuktikan bahwa pengawasan yang lemah membuka peluang bagi praktik korupsi yang merugikan masyarakat luas. Desakan untuk transparansi, pengawasan ketat, dan audit menyeluruh bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban mutlak. Jika tidak ada tindakan tegas, kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek infrastruktur berikutnya.

Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *